Menunggu Manuver Partai-partai Gurem

TAK terasa pemerintahan SBY-JK, telah sampai pada tahun terakhirnya. Pilpres pun sudah diambang mata. Sekitar dua bulan setengah lagi bangsa Indonesia akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya untuk lima tahun kedepan.
Partai-partai yang saat ini masih terus menantikan berapa perolehan suaranya, ternyata sudah mulai menabuh genderang koalisi. Sudah bisa dipastikan siapa yang lolos parliamentary threshold dan siapa yang tidak. Namun dalam konteks mengusung calon presiden, semua partai besar maupun kecil tetap memiliki peran didalamnya. Kecuali si partai sudah putus asa dan mau mengubur dirinya sendiri.
Dalam pemilu kali ini, sudah terlihat ada 30 partai yang terkubur dalam jurang PT. Alhasil partai-partai tersebut tidak memiliki wakilnya di DPR RI. Namun bagi partai-partai yang memiliki pengalaman bertarung pada pemilu 2004 dan ikut aktif dalam konstalasi politik pemilihan presiden, pasti akan berfikir suara kecil, bukan kartu mati dalam dukung mendukung capres. Artinya, tetap masih ada harapan bagi partai-partai gurem. Dan dalam teori politik kekuasaan itu masih tetap memungkinkan.
Buktinya PBB, pada pemilu 2004, perolehan suara PBB tidaklah significan, hanya meraih 2,9 juta suara. Namun karena PBB berani mendukung pasangan SBY-JK, maka dua kursi menteri pun didapat. Artinya meskipun PBB partai kecil namun dalam konteks kekuasaan PBB tetap diperhitungkan.
Berdasar pada teori dan contoh kasus tersebut, dalam pemilu 2009 ini, pastinya akan banyak partai gurem mulai menimbang siapa calon yang akan didukungnya. Dalam perhitungan survei Puskaptis, Demokrat sebagai peraih suara tertinggi, jelas akan memegang peran penuh. Sederhannya, Demokrat sebagai partai yang mengusung SBY, berhak memilih siapa yang akan menemaninya untuk lima tahun ke depan.
Namun, di sini peran partai Golkar yang duduk di peringkat ke dua, lalu disusul PDIP di posisi ketiga juga tidak bisa dianggap remeh. Terlebih partai papan tengah yang didominasi oleh PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura yang memiliki suara tidak besar tapi memiliki pengaruh yang cukup signifikan juga.
Lalu dimanakah porsi untuk manuver partai-partai gurem? Bagaimanapun, kalangan partai gurem tetap memiliki tempat dalam hal dukung mendukung capres. Karena sedikit banyak suaranya tetap masih dibutuhkan walaupun sangat kecil.
Dalam survei terakhir yang Puskaptis lakukan, ternyata 46 persen responden masih megharapkan pasangan SBY-JK terus berlanjut. Artinya koalisi Demokrat dan Golkar masih banyak dinantikan. Tapi disisi lain, 43 persen reponden juga masih mengharapkan adanya pembaharuan.
Jika kita asumsikan Demokrat akan kemabali berduet dengan Golkar, maka konstalasi seperti ini, hendaknya disikapi partai gurem dengan segera menguatkan barisan di kubu pambaharuan, yang sedari awal sudah banyak melakukan komunikasi politik dengan partai papan tengah seperti Gerindra dan PDIP yang sedari awal duduk sebagai oposisi.
Kalau tidak segera dilakukan, maka kecil kemungkinan Demokrat sebagai partai pemenang akan menggandeng rombongan partai gurem tersebut, karena hanya akan memperbesar cost politik saja.

JK Paling Diminati Dampingi SBY

JAKARTA, 20 April 2009
Sosok Jusuf Kalla (JK) paling disukai masyarakat untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Pemilihan Presiden mendatang. Dari hasil survei yang dilakukan dari tanggal 13 sampai 17 April 2009 lalu, masyarakat yang menginginkan JK kembali bersama SBY sebesar 28,72 persen.

Inilah hasil survei pertama prilaku publik terhadap pelaksanaan Pilpres setelah Pilleg lalu yang dilakukan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). “Survei ini dilakukan dengan menggunakan teknik Multistage Random Sampling di 33 provinsi dengan margin error kurang lebih 3 persen dan tingkat keyakinan 95 persen,” terang Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid, Senin (20/2).

Sementara untuk pasangan lain untuk mendampingi SBY yang dipilih publik adalah Sri Sultan Hamengkubowono dan Hidayat Nur Wahid di posisi kedua dengan prosentase sama yakni, 23,40%. Untuk posisi ketiga diduduki Prabowo Subianto (10,64%) dan disusul kemudian Sri Mulyani dengan 5,32%. Sementara Akbar Tandjung ada diurutan kesembilan dengan perolehan 1,06%.


Menurut Husin, publik menilai duet SBY-JK dinilai responden masih bagus. Itu terlihat dari hasil survei untuk citra pemerintahan SBY-JK dan citra figur SBY –JK. Untuk citra pemerintahan yang mengatakan baik ada 90,08%, sedangkan untuk citra figur ada 91,56%.


Kondisi ini yang membuat masyarakat mengharapkan duet SBY-JK ini diteruskan. Hal ini tergambar dari besarnya minat publik menginginkan keberlanjutan pembangunan sebesar 46,77%. Sekalipun ada yang menginginkan perubahan dan pembaruan baik program dan pemerintahan sebesar 43,55%. Dan yang menjawab tidak tahu ada 9,68%.


Dalam survei masyarakat menginginkan adanya peningkatan di bidang ekonomi seperti yang sudah dilakukan duet SBY-JK. Hal inipula yang tergambar dari keinginan masyarakat agar presiden dan wakil presiden mendatang bisa mengatasi persoalan ekonomi sebesar 50,83%. Untuk pemberantasan kasus korupsi sebesar 21,67%. Bidang keamanan pun menjadi pilihan ketiga dengan 7,50%.


Masyarakat dalam menentukan pilihannya tidak lagi melihat dikotomi sosok dari Jawa maupun luar Jawa. Setidakya, dalam survei ini terungkap yang masih mempersoalkan calon yang berasal dari Jawa hanya 6,36%. Begitu juga dengan yang menginginkan yang luar Jawa, sebesar 2,73%. Dan terbukti responden tidak mempersoalkan asal calon sebesar 90,91%.

Untuk calon presiden, SBY masih menduduki posisi puncak dengan 87,50%, disusul Megawati Soekarnoputri dengan 5,83%, dan posisi ketiga serta keempat ditempati Prabowo S dan JK masing mendapatkan 5% dan 1,67%.


Sedangkan untuk calon wakil presiden, hasil survey menempatkan JK paling diminati masyarakat sebesar 26,80%, urutan kedua Hidayat Nur Wahid 25,77%, ketiga Sri Sultan HB 20,62%. Di urutan keempat Sri Mulyani 10,31% disusul Prabowo 8,25% serta Din Syamsudin dengan 3,09% dan terakhir Sutiyoso, Andi Mallarangeng dan Akbar Tandjung masing memperoleh 2,06% dan 1,03%.

Hasil Quick Count Pemilu Legislatif 9 April 2009

Kamis 09 April 2009, Puskaptis bersama TVRI melaksanakan hitung cepat pada 1.500 TPS (kecuali partai lokal di NAD). Hasil Pemilu Legislatif bertempat di Gedung TVRI Lt 2 Jakarta.
Hasil Akhir Quick Count :

Survey Persepsi dan Perilaku Pemilih

Pada hari ini, Kamis, 2 APril 2009 Puskaptis telah mempublikasikan hasil Survey Persepsi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009, selengkapnya dapat dilihat pada release berikut:

Hasil Survey
Persepsi dan Perilaku Pemilih Terhadap
Pelaksanaan Pileg 2009

Untuk sekian kalinya pemerintah menggelontorkan dana bantuan langsung tunai atau BLT. Kritik dan dukungan pun muncul menyertai penggelontoran dana tersebut. Ada yang menanggapinya sebagai alat politik pemerintah untuk menarik dukungan masyarakat menjelang pemilu.
Karena hadirnya BLT kali ini berdekatan dengan Pemilu, maka disinyalir ada muatan politik dibalik bantuan tersebut. Lantaran dana bantuan tersebut diberikan berdekatan dengan perhelatan penting yaitu Pemilu 2009. Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan dan Strategis (Puskaptis) melakukan survey terkait dengan Persepsi dan Prilaku Pemilih terhadap
Dalam survey yang dilakukan priode 16-23 Maret 2009 dengan metode multistage random sanpling. Survey ini melibatkan 1.250 responden yang tersebar 33 provinsi, 75 Kabupaten, 300 Kecamatan, dan 600 desa/kelurahan. Dalam survey ini margin error sebesaar 3% dengan tingkat keyakinan 95%.
Terkait dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam survey menyebutkan 35,50% responden menyetujui program tersebut. Tapi mayoritas responden yaitu 43,20%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 21,30%.. Dalam survey ditemukan ternyata yang menyatakan setuju mereka yang mendapatkan dana bantuan tersebut. Dan yang tidak setuju diantaranya mereka yang tidak mendapatkan dana bantuan dan mereka yang mengusulkan program BLT itu dihentikan dan dialihkan pada program yang lebih mendidik dan berkelanjutan.
Dalam survey juga ditemukan beberapa alas an terkait dengan program BLT. Yaitu 10,70% responden menilai program BLT telah sesuai dan dapat membantu kebutuhan rumah tangga, 27,81% responden menilai tidak sesuai karena hanya sementara dan terlihat menutupi kekurangan pemerintantah . Dan 33,69% responden menilai program tersebut tidak memberdayakan masyarakat, 27,81% juga menyatakan BLT itu tidak perlu apalagi kalau hanya untuk kepentingan politik dan setengah hati. Maka dapat disimpulkan mayoritas responden atau 89,33% kurang setuju dengan pelaksanaa program BLT.
Maka, mayoritas responden menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan kedepan baik dalam pemerintahan maupun programnya. Dalam survey menyebutkan 84,56% menginginkan adanya perubahan dan pembaharuan itu. Hanya 4,90% yang menyatakan tidak perlu adanya perubahan dan pembaharuan. Dan 10,54% responden yang tidak menjawab.
Perubahan-perubahan yang diinginkan responden terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan. Dalam survey menyebutkan 22,64% responden menginginkan adanya perubahan pada bidang ekonomi (kebutuhan pokok yang murah, dan mudah didapat. 21,52% responden menginginkan adanya perubahan pada bidang lapangan kerja, 21,17% responden mengingikan adanya perubahan pada bidang kesejahteraan. Perubahan pada bidang pendidikan diusulkan 14,38% responden, dan 14,37% responden mengingikan perubahan pada kesehatan.
2,52% responden menginginkan adanya perubahan pada bidang pertanian, 1,94% responden perubahan pada social, dan 1,46% responden perubahan pada bidang hokum. Dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat sedikit mengingikan adanya perubahan pada bidang hokum atau penegakan.

Persepsi Terhadap Pemilu
Terkait, pemilihan umum dalam survey ini menyebutkan tingkat pengetahuan pemilih yang 93,50% responden menyatakan telah mengetahui adanya pemilu yang digelar 9 April mendatang. 5% responden mengaku tidak mengetahui, dan 1,50% responden menyatakan masih bingung.
Dalam survey ini ditemukan empat definisi pemilih. Pertama, responden yang terdaftar dan ikut pemilih sekitar 60,45%. Kedua responden yang terdaftar tapi tidak ikut memilih sebesar 5,20%. Ketiga, responden yang merasa belum terdaftar dan mau memilih sebesar 30%, dan keempat responden yang belum terdaftar dan tidak mau memilih 4,35%
Dari survey potensi golput berkisar 35-40%. Golput ini disebabkan masalah administrasi seperti mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, dan golput politis seperti pemilih yang bingung akibat banyaknya partai atau apatis.
Sementara itu, survey juga mengukur tingkat pengetahuan responden terhadap cara memilih yaitu mencontreng. Dalam survey disebutkan 78,5% responden mengaku telah mengetahui cara memilih, 6% responden mengaku belum mengetahui, dan 15,50% responden mengaku masih bingung.
Pada pemilu 2009, sejumlah responden telah menentukan pilihannya. Tapi mayoritas responden masih merahasiakan pilihannya sebesar 22,50%. Dalam survey ini menyebutkan 19,60% responden memilih PDIP, 19,18% responden memilih Partai Demokrat, dan 18,26% responden memilih Partai Golkar. Partai lainnya seperti PKS sebesar 8,78%, PPP 3,50%, dan GErindra 2,46%. Sementara PAN dipilih 2,16% responden, PKB 1,67%, Hanura 1,35%, PBB 0,35%, dan PDS 0,19%.
Persaingan ketat terjadi di tiga partai besar yaitu PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Persaingan ini masih dalam batas atas maupun bawah margin erros sebesar 3%. Artinya, bisa saja diantara ketiga partai ini pada kenyataannya memiliki potensi untuk lebih unggul atau potensi menang.


Jakarta, 02 April 2009

Ir. Husin Yazid, M.Si

Direktur Puskaptis